GerakDesa_Tanggal 21 Maret tahun 2025, Organisasi Desa Bersatu resmi mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa PDTT terkait permohonan percepatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Surat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa yang digelar beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh perwakilan organisasi desa dari 416 kabupaten, 18 kota, serta 36 provinsi se-Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut, salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan adalah mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran Siltap hingga bulan Maret 2025. Selain itu, Rakornas juga merekomendasikan agar seluruh bupati dan wali kota memastikan pembayaran dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, serta memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang tidak memenuhi kewajiban ini tepat waktu.

Ketua Desa Bersatu, Asri Anas, dalam wawancaranya bersama terusbergerak.com, menegaskan bahwa organisasi yang mewadahi delapan kelompok besar, termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Purna Kepala Desa, dan ormas kemasyarakatan desa ini, memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

“Surat rekomendasi ini merupakan ikhtiar kita bersama. Kami berharap ada dukungan penuh dari Kemendagri dan Kemendes agar hak-hak Kepala Desa, BPD dan perangkat desa dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Asri Anas, yang khas kacamata ini.

Gerakan Desa Bersatu ini mencerminkan perjuangan desa-desa di seluruh Indonesia dalam menuntut hak mereka, terutama dalam aspek kesejahteraan aparatur desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya rekomendasi Rakornas ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan pembayaran Siltap dan tunjangan perangkat desa berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama.(DS)