GerakPemerintahan_Pasaman Barat kembali diguncang isu yang menyesakkan dada. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit, muncul kabar pengadaan mobil dinas baru untuk tiga pimpinan DPRD. Keputusan ini sontak menimbulkan gelombang kritik, sebab publik menilai langkah tersebut sangat kontras dengan realitas rakyat yang sedang berjuang keras sekadar untuk bertahan hidup.

Fakta bahwa keuangan daerah masih dalam kondisi defisit seolah tak lagi berarti. Petani masih mengeluh dengan hasil panen yang murah, nelayan menjerit karena biaya melaut yang semakin tinggi, sementara para buruh sang pejuang keluarga terus bertarung agar dapur tetap mengepul. Pada saat rakyat bertahan dalam kesulitan, para wakil rakyat justru memanjakan diri dengan fasilitas baru. Di sinilah letak ironi, empati yang seharusnya tumbuh dari ruang wakil rakyat justru terasa kian mati.

Memori masyarakat pun belum kering dari luka akibat sikap sebagian anggota DPR RI ditingkat pusat yang menuai kecaman publik, hingga gelombang demonstrasi pecah diberbagai tempat. Kini, luka itu semakin ditorehkan di tingkat daerah. Wajar jika hari ini pertanyaan mendasar itu mengemuka, masihkah DPRD Pasaman Barat benar-benar memahami masyarakat yang telah memilihnya? Atau justru semakin jauh?

Masyarakat Pasaman Barat berharap DPRD mampu menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran publik. Transparansi, keterbukaan informasi dan yang lebih utama adalah pertimbangan moral seharusnya menjadi pijakan sebelum mengambil keputusan strategis. Rakyat menilai, para pimpinan DPRD gagal membaca situasi, gagal merasakan penderitaan masyarakat dan gagal menunjukkan keteladanan moral yang seharusnya melekat pada institusi perwakilan rakyat.

Keputusan ini pada akhirnya bukan sekadar soal kendaraan dinas, melainkan soal kepercayaan. DPRD sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata publik. Bila empati terus hilang dan sensitivitas kian mati, jarak antara rakyat dan wakilnya akan semakin lebar. Dengan itu semua, DPRD hanya akan dipandang sebagai lembaga yang sibuk mengurus kenyamanan internal ketimbang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat konstituennya.

Isu mobil dinas ini bukan hanya sekadar sebatas polemik fasilitas saja. Ia adalah cermin, yang memperlihatkan seberapa jauh jarak antara janji politik dan kenyataan, antara rakyat yang diwakili dengan wakil yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Pertanyaannya kini, beranikah Pimpinan DPRD Pasaman Barat menghentikan bentuk arogansi ini dan memulihkan empati atau justru membiarkan sejarah mencatat mereka sebagai wakil yang abai di saat rakyatnya sedang menderita?(DS)